Mengapa politik uang bisa terjadi?
Semua orang pasti sudah akrab dengan istilah politik uang, paling tidak meskipun istilahnya berbeda tapi orang pasti tahu apa yang dimaksud. Yaitu mudahnya politik uang adalah bagi-bagi uang dengan maksud agar masyarakat yang dapat uang akan mencoblos calon pejabat tersebut.
Politik uang ini sangat marak terjadi di mana pun tempat pada saat diselenggerakannya pilihan atau pencoblosan pemimpin, baik pilkada, pilgub bahkan pilihan presiden juga ada. Uangnya pun nilainya bervariasi, mulai belasan, puluhan hingga ratusan ribu.
Saking populernya politik uang, di desa-desa kadang ada guyonan, “nanti malam jangan kemana-mana, soalnya bakal ada tamu bawa amplop”. Bahkan politik uang ini sudah menjadi tradisi dan tak bisa dihilangkan yang menghalangi perhelatan politik para calon pemimpin.
Definisi dan Cakupan Politik uang
Kita sudah tahu bahwa politik uang adalah membagikan uang dalam rangka agar masyarakat memilih calon tertentu. Menurut definisi yang lebih lengkap, politik uang adalah kegiatan membagikan uang atau pun barang lainnya yang menjadi milik pribadi calon pemimpin atau juga bisa uangnya milik partai agar mereka bisa mendapatkan suara dalam pemilu.
Intinya adalah politik uang merupakan cara agar orang lain terpengaruh supaya memilih calon yang bersangkutan sebagai imbalan karena sudah diberi materi atau uang. Politik uang ini biasa dilakukan selama masa kampaye sampai sebelum pemilihan suara atau pencoblosan berlangsung.
Politik uang ini pun sebagaimana pengertian di atas ada dua jenis, yaitu politik uang dengan membagikan uang asli atau pun membagikan barang berharga pengganti uang seperti beras, telur, dan barang-barang sembako lainnya.
Mengapa politik uang bisa terjadi?
Ada banyak faktor dan penyebab mengapa politik uang bisa terjadi di masyarakat pada saat pemilu. Di antaranya adalah:
1. Calon Pemimpin Tak Punya Program Yang Bagus
Idealnya menjadi pemimpin itu diperlukan kemampuan dan kompetensi yang baik agar bisa menjalankan program kerja yang efektif bagi perkembangan masyarakat. Namun nyatanya ada juga pemimpin yang tak punya program kerja bagus namun ingin dipilih agar menjadi pemimpin.
Jika tak punya program bagus namun ingin dipilih menjadi pemimpin, apa yang ia lakukan? Tentu ia bisa menggunakan politik uang karena dengan politik uang inilah ia berpikir bisa meraup suara masyarakat dengan tanpa jualan program kerja, melainkan dengan menjual uang yang diberikan itu.
2. Politik Uang Sudah Menjadi Tradisi
Terkadang politik uang memaksa calon kepala untuk melakukannya karena memang sudah menjadi tradisi. Misalnya di desa tertentu sudah terkenal bahwa masyarakatnya itu memilih calon yang memberikan uang banyak daripada yang tidak, maka siapapun yang menjadi calon pemimpin mau tidak mau harus menggunakan politik uang agar bisa menang.
Setiap tindakan biasa terjadi karena timbal balik situasi dan kondisi. Begitu pula dengan politik uang, terkadang calon pemimpin tidak seratus persen bisa disalahkan, toh masyarakatnya juga menerima politik uang itu. Kalau saja masyarakat tidak mau diberi uang saat ada pencoblosan, maka pasti tak akan ada politik uang.
3. Lemahnya Hukum Politik Uang
Lemahnya hukum terhadap pelaku politik uang menjadi situasi yang dimanfaatkan oleh para calon pemimpin untuk melakukan politik uang demi meraup suara dalam kontestasi politik. Hal ini menjadi ajang perlombaan bagi calon pemimpin untuk bertarung tidak hanya pada program kerja tetapi juga pada pemberian uang itu sendiri.
Jika regulasi hukum terhadap praktik politik uang telah dibentuk dan diberlakukan dengan baik, maka praktik politik uang selama pencalonan itu akan terkurangi. Dengan demikian, peran pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dalam mengawal pemilu agar berjalan tertip dan ideal.
Cara Untuk Menekan Politik Uang Saat Pemilu
Ada banyak cara yang bisa diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka menekan adanya praktik politik uang saat pemilu. Di antaranya adalah sebagaimana berikut:
1. Menyadari akan buruknya praktik politik uang
Jika masyarakat telah menyadari buruknya praktik politik yang, maka tak ada pilihan lain bagi calon pemimpin untuk mencari cara lain untuk meraup keuntungan suara. Cara itu tentu saja salah satunya adalah dengan menawarkan program kerja terbaik.
Selama masyarakat belum menyadari buruknya praktik politik uang dan ikut mengawasinya, maka selama itu pula praktik politik uang akan sulit dihilangkan.
2. Memperkuat Regulasi dan Penerapan Hukum Politik Uang
Pemerintah memiliki tugas penting dan efektif dalam memperkuat regulasi dan penerapan hukum politik uang untuk bisa memberantas praktik tersebut. Hal ini karena pemerintah punya wewenang dalam membuat dan menerapkan hukum tentang itu. Tanpa ketegasan dari pemerintah, maka semua praktik politik uang itu akan kurang efektif untuk diberantas.
Praktik politik uang selamanya tidak akan bisa dihentikan tanpa ada kerjasama antara masyarakat dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah. Jika semuanya telah sepakat untuk memperketat pengawasan, maka politik uang itu akan bisa dicegah agar bisa mendapatkan hasil pemilu yang terbaik.